Disiplin itu Mudah kok

Disiplin,, disiplin adalah perasaan patuh dan taat terhadap nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut,, dan disiplin juga dapat didefinisikan bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.
Banyak orang bilang kalo disiplin adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan,, bahkan banyak yang berpendapat kalau disiplin itu sudah jarang ditemukan di tengah masyarakat kita ini,, #wow.. Padahal menjadi orang disiplin itu ga sesulit yang kita bayangkan,, hal pertama yang kita butuhkan cuman kemauan. ya,, kalo ga ada kemauan dan ga ada niat mana mungkin sesuatu itu akan tercapai, ya kan??

kata guruku, yang sekaligus menginspirasiku tentang artikel ini,, disiplin itu harus dimulai dari hati,, (seperti yang aku bilang di atas tadi), setelah kita memiliki kemauan dan niat yang cukup, hal yang pertama yang dan yang utama yang harus kita lakukan membina hubungan kita dengan Tuhan.. ya, kalo hubungan kita dengan Tuhan sudah terjalin dengan baik, (kita sulalu beribadah tepat waktu,, selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan,)maka dapat dipastikan semua hal yang akan kita lakukan pasti akan terbina dengan baik,, *ah,, kayaknya ga ada hubungannya deh,orang mau jadi disiplin kok nyangkut2in ke Tuhan sgala??*, ada dong,, gini deh,, kalo kamu ga beribadah tepat pada waktunya berati kamu bukan orang yang disiplin kan?? masak,, beribadah aja ga tepat waktu, nunda nunda mulu, gimana mau nglakuin yang lain??
yang kedua juga ga kalah penting.. kita harus membina hubungan kita dengan sesama dan lingkungan,, ya,, kalo ingin menjadi seorang yang disiplin kita harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama dan lingkungan,,
dan yang ketiga nih,, selalu tepat waktu,, mungkin ini adalah hal tersulit yang harus dijalani untuk menjadi seorang yang disiplin.. eits, ga juga loh kalo kita mau nglakuin, mungkin ini adalah sesuatu yang biasa,, yang terpenting adalah membiasakan diri agar bisa tepat waktu,, tanamkan di diri dan pikiran bahwa tepat waktu adalah bukan sesuatu yang ulit dilakukan..

segitu dulu deh tentang disiplin,, maaf kalo artikel ini sedikt rancu >.< dan ga nyambung..
see ya..

sejarah

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Delegasi

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.

 

 

USS Renville

[sunting] Gencatan senjata

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

[sunting] Isi perjanjian

  1. Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia
  2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
  3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta

[sunting] Pasca perjanjian

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.

Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Perundingan Renville

In Sejarah on June 1, 2009 at 7:23 pm

Perjanjian Renville

Delegasi Indonesia pada perjanjian Renville, tampak diantaranya Agus Salim dan Achmad SoebardjoPerjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Februari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Delegasi

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo.

U.S.S Renville Perundingan

Belanda bersikukuh dengan sikap mereka, yaitu tidak bersedia mundur ke batas demarkasi sebelum agresi militer, dan tetap mempertahankan batas demarkasi baru yang dinamakan “Garis van Mook” sebagai hasil agresi militer mereka. Garis van Mook itu untuk Belanda merupakan Dream Line (garis impian) karena dengan demikian Belanda memperoleh penambahan wilayah yang sangat besar, baik di Sumatera mau pun di Jawa, terutama daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh Belanda, seperti minyak dan hasil pertambangan lain.

Tanggal 17 Januari 1948, ditandatangani kesepakatan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Belanda, yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan Renville.

Gencatan senjata

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk diadakannya gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

Pasca perjanjian

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan enclave (kantong-kantong) yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.

Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar a.l. Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, kemudian mendirikan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

Zaman Kemerdekaan – Perundingan Renville

 

Written by Webmaster YG
Selasa, 05 Oktober 2010 15:46
Sesudah pertempuran di Medan Area, Kabanjahe, Samura, Seberaya,Sukanalu, Suka, Barus Jahe, Sarinembah, Tiga Binanga dan beberapa tempat di Tanah Karo, maka Belanda dapat menguasai sebahagian Tanah Karo.

Tetapi keinginan Belanda untuk menguasai seluruh Tanah Karo, tetap tidak berhasil karena pertahanan yang dibuat Resimen I di Sungai (Lau Lisang), tidak dapat ditembus oleh serdadu-serdadu Belanda. Pertahanan ini sangat menguntungkan Resimen I, terletak di belakang jembatan Lau Lisang yang telah dirusakkan. Meskipun dengan persenjataan yagn serba kurang, namun akibat faktor alam yagn mendukung, memberikan kemungkinan untuk bertahan dengan baik. Di sungai Lau Lisang inilah garis pertahanan pertama dan terdepan pada waktu itu hingga berakhirnya Agressi I, tetap dapat dikuasai. Lalu terdengar kabar tentang diadakannya perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda di atas kapal USA Renville di Tanjung Priok-Jakarta yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB. Perundingan yagn terkenal dengan Perundingan Renville itu ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948, jam 15.00 sore, dimana pihak Indonesia menerima garis “Van Mook”. Garis yagn ditentukan oleh Gubernur Jenderal Belanda Van Mook.

Konsekuensi dari perundingan Renville ini adalah; bahwa semua pasukan Indonesia yagn berada dalam “Kantong-kantong” (yang ditentukan oleh garis Van Mook) harus keluar (hijrah) ke daerah yang masih dikuasai Republik Indonesia.

Di Sumatera Utara, garis damarkasi dimulai dari Gebang di Langkat sampai ke Lau Pakam (Perbatasan Tanah Karo-Aceh) menyusur Sungai Renun ke Lau Patundal  (Perbatasan Tanah Karo-Dairi), ke Ajibata di tepi Danau Toba menyusur Pantai Danau Toba ke Parapat (masuk kekuasaan Belanda),ke Simpang Bolon terus ke Gunung Melayu, menyusur Sungai Asahan sampai ke Laut.

Dengan demikian semua Pasukan di daerah Tanah Karo, Deli Serdang, Simalungun, dan Asahan harus dikosongkan oleh TRI dan lasykar-lasykar, mereka harus hijrah ke daerah Aceh atau Tapanuli Utara, Labuhan Batu atau Tapanuli Selatan. Hanya TRI dan lasykar yagn berada di daerah Tanah Karo saja yang terpaksa mengundurkan diri. Resimen I Divisi X di bawah Letkol Djamin Ginting telah terlebih dahulu hijrah ke Lembah Alas di Aceh, sedangkan Resimen Napindo Halilintar di bawah Mayor Selamat Ginting ke Sidikalang-Dairi bersama dengan  Pasukan Barisan Harimau Liar (BHL) di bawah Pimpinan Saragih Ras dan Payung Bangun.

Daerah Simalungun dan Asahan, sebelumnya sudah dikosongkan oleh TRI dan Pasukan-pasukan lain, mereka telah berada di daerah Tapanuli dan Labuhan Batu.

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. border=0 v:shapes=”BLOGGER_PHOTO_ID_5427587139327723106″>

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi.

Kesepakatan yang diambil dari Perjanjian Renville adalah sebagai berikut :

1. Disetujuinya pelaksanaan gencatan senjata
2. Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur ke daerah Indonesia di Yogyakarta

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan enclave (kantong-kantong) yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah.

Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, kemudian mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII).

 

 

 

Perundingan Linggarjati

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Belum Diperiksa

 

 

Perundingan Linggarjati
(sumber: foto-foto.com)

Perundingan Linggarjati atau kadang juga disebut Perundingan Linggajati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan diratifikasi kedua negara pada 25 Maret 1947.

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

United Nations Security Council Resolution 27

 

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

United Nations Security Council Resolution 30

 

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

United Nations Security Council Resolution 32

 

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Latar Belakang

Masuknya AFNEI yang diboncengi NICA ke Indonesia karena Jepang menetapkan status quo di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda, seperti contohnya Peristiwa 10 November, selain itu pemerintah Inggris menjadi penanggung jawab untuk menyelesaikan konflik politik dan militer di Asia, oleh sebab itu, Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hooge Veluwe, namun perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakui kedaulatannya atas Jawa, Sumatera dan Madura, namun Belanda hanya mau mengakui Indonesia atas Jawa dan Madura saja.

[sunting] Misi pendahuluan

Pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killearn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946 bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Perundingan ini menghasilkan persetujuan gencatan senjata (14 Oktober) dan meratakan jalan ke arah perundingan di Linggarjati yang dimulai tanggal 11 November 1946.

[sunting] Jalannya perundingan

Dalam perundingan ini Indonesia diwakili oleh Sutan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jendral dan dipimpin oleh Wim Schermerhorn dengan anggota H.J. van Mook, dan Lord Killearn dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini.

[sunting] Hasil perundingan

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

Perjanjian Linggarjati

Hasil perundingan terdiri dari 17 pasal yang antara lain berisi:

  1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura.
  2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
  3. Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk negara RIS.
  4. Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni.

[sunting] Pro dan Kontra di kalangan masyarakat Indonesia

Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia, contohnya beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 6/1946, dimana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggarjati.

[sunting] Pelanggaran Perjanjian

Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah Agresi Militer Belanda I. Hal ini merupakan akibat dari perbedaan penafsiran antara Indonesia dan Belanda.

 

 

Sejarah: Reportase Perundingan Linggarjati

REP | 11 August 2010 | 16:35 2202 7 2 dari 2 Kompasianer menilai Inspiratif


COLOM : REPOTASE WIDYAWISATA (CERIA-240-1991)

PERUNDINGAN LINGGARJATI

Kita mengenal perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. Perundingan Linggarjati terjadi disebabkan, pada pertengahan bulan November 1945, cabinet Presidentil (Mohamad Hatta) diganti cabinet Parlementer (Sutan Syahrir). Melihat kenyataan kegoyahan keadaan di Indonesia yang sangat berbahaya jika tidak segera dilakukan penertiban, Sekutu yang bertanggung jawab atas kestabilan keadaan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, segera mengambil langkah-langkah menyelesaikan persengketaan Indonesia Belanda melalui meja perundingan. Terjadinya perundingan Linggarjati di gedung Linggarjati yang terletak di kota Kuningan, kira-kira 30 cm dari kota Cirebon.

Tahun 1918, ditempat ini berdiri gubuk milik Jasitem.

Tahun 1921 oleh seorang Belanda bernama Tersana, gubuk itu di rombak jadi semi permanenen.

Tahun 1930 dibangun menjadi permanent dan menjadi runah tinggal Van Ost Dome (orang Belanda).

Tahun 1935, dikontrak oleh Heiker (orang Belanda) dan dijadikan hotel yang bernama Rustoord.

Tahun 1942 Jepang menjajah Indonesia dan hotel ini diganti menjadi Hokay Ryokan.

Tahun 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia hotel ini diberi nama Hotel Merdeka.

Tahun 1946 igedung ini berlangsung peristiwa bersejarah yaitu perundingan antara pemerintahan Indonesia dan pemerintahan Belanda yang menghasilkan naskah Linggarjati sehingga gedung ini sering disebut GEDUNG PERUNDINGAN LINGGARJATI.

Tahun 1948-1950, sejak aksi militer tentara II gedung ini dijadikan markas tentara Belanda.

Tahun 1950-1975 ditempati oleh Sekolah Dasar Negeri Linggarjati.

Tahun 1975 Bung Hatta dan Bung Syahrir berkunjung dengan membawa pesan bahwa gedung ini akan dipugar oleh Pertamina, tetapi usaha ini hanya sampai pembuatan bangunan sekolah untuk Sekolah Dasar Negeri Linggarjati.

Tahun 1976 gedung ini oleh pemerintah diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dipugar dan dijadikan MEMORIAL.

Pertama kita memasuki gedung ini, akan kita lihat sebuah patung yang terdapat tulisan isi perjanjian hasil dari perundingan Linggarjati. Masuk ke dalam gedungnya akan kita jumpai foto-foto yang menceritakan peristiwa perundingan Linggarjati, foto-foto ini terpampang sepanjang tembok yang kita lewati . Di ruang terdepan merupakan kamar tidur Prof. Ir.Schermerhorn. Di depan ini terdapat dua buah tempat tidur disampingnya sebuah wastavel. Jendela-jendela terbuka lebar udara semilir segar masuk ke ruangan.

Dibelakang kamar tidur Prof. Ir.Schermerhorn, di sebelah kanannya terdapat tiga buah kamar yang ditempati oleh delegasi Indonesia. Dari tiga kamar tersebut bagian tengah merupakan ruang Doirama Miniatur, di dalam ruang ini terpampang, lapisan kuningan yang bertuliskan : Naskah Persetoedjoean Linggardjati yaitu (1) Linggardjati 10-15 November 1946, (2) Ditandatangani di Djakarta tanggal 25 Maret 1947.

Sedangkan di depan kamar yang ditempati delegasi Indonesia juga terdapat tiga kamar tidur yang di tempati oleh delegasi Belanda. Sampailah kita pada ruang terjadinya sidang. Pelaksanaan sidang dilakukan oleh delegasi Indonesia yang terdiri dari Sutan Syahrir, Mr Susanto Tirtoprodjo, Dr A.K Gani, Mr Moehamad Roem. Mereka duduk di bagian sebelah kiri, sebagai penengah kedua pihak adalah Lord Killearn. Sedangkan yang duduk di sebelah kanan adalah delegasi Belanda yang terdiri dari Prof.dr Shermerhorn, Dr Van Mook, Mr Van Pool, Dr F. De Boer dan sebagai saksi adalah Dr Leimena, Dr Soedarsono, Mr Amir Syarifudin, Mr Ali Budiardjo.

Ruang sidang ini berbentuk empat persegi panjang dan cukup luas. Sebelah kiri ruang sidang menuju belakang kita sampai keruang pertemuan antara Presiden Soekarno dengan Lord Killearn yang dilanjutkan akan menuju kamar Lord Killearn.

Dalam gedung terawat rapi ini terdapat kamar mandi beserta WC sebanyak empat buah, satu kamar sertika, satu ruang makan, tiga gudang.

 

Dari Linggarjati Terbitlah Zaman Baru

 

 

 

 

 

 

1 Vote

Perundingan Linggarjati adalah salah satu perundingan yang diselenggarakan Bangsa Indonesia dalam memperoleh statusnya sebagai bangsa yang merdeka. Perundingan yang diselenggarakan di Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, adalah sebagian dari rangkaian perundingan yang dilakukan Kabinet Sjahrir dengan komisi Jenderal, sebagai wakil Pemerintah Kerajaan Belanda. Perundingan ini sebenarnya bukan merupakan perundingan pertama antara Bangsa Indonesia dan Belanda, tetapi perundingan ini benar-benar mempunyai makna yang sangat penting dalam sejarah Indonesia.

Makna penting Perundingan Linggarjati ada beberapa hal. Pertama, tatanan dunia yang berlaku pada saat pasca Perang Dunia Kedua yang direfleksikan dalam Piagam PBB, berbeda dengan tatanan nasional Indonesia yang bercermin dalam Uud 1945.

Hak self-determination (menentukan nasib sendiri tidak dimaksudkan untuk merdeka. Kemerdekaan dimungkinkan apabila negara penjajah dapat menyetujui melalui sebuah kesepakatan, sedangkan kalau pihak yang lain tidak setuju, maka kemerdekaan itu tidak akan ada.

Kedua, Perundingan Linggarjati menunjukkan bahwa adanya satu visi yang sama dari para pemimpin Bangsa Indonesia saat itu dalam menghadapi Belanda. Walauppun Perundingan Linggarjati adalah produk Kabinet Syahrir, tetapi Presiden Soekarno memberikan dukungan yang luar biasa dengan mempertaruhkan reputasi dan jabatannya, baik dalam berhadapan dengan KNIP maupun dengan rakyat Indonesia.

Ketiga, Perundingan Linggarjati adalah kesepakatan internasional pertama yang dihasilkan Republik Indonesia. Perjanjian ini dilakukan oleh delegasi RI dan Belanda, tanpa campur tangan pihak ketiga.

Keempat, Perundingan Linggarjati menjadi modal dalam perjuangan diplomasi Indonesia dalam menghadapi Belanda. Perundingan Renville dan KMB pada dasarnya mempunyai inti yang tidak terlalu jauh berbeda dengan Perundingan Linggarjati.

Sebagai sebuah perjanjian yang sangat penting karena akan menentukan nasib dua bangsa, Perjanjian Linggarjati dapat dikatakan mendapat persetujuan dalam waktu relatif singkat. Ini sebuah prestasi luar biasa bagi Bangsa Indonesia.

Bandingkan dengan perjanjian antara Palestina dengan Israel yang sudah memakan waktu berpuluh-puluh tahun atau perjanjian antara Kaum Tamil dengan pemerintah Sri Langka. Mengapa Bung Karno dan Bung Hatta serta-merta menyetujui perjanjian ini, padahal kedua delegasi belum selesai dalam pembicaraannya?

Benarkah bayang-bayang perang yang membuat keduanya menyetujui perjanjian itu? Bukankah Belanda akhirnya tetap menyerbu Jogja dengan alasan merupakan polisionil.

PERUNDINGAN Linggarjati yang dilaksanakan pasca Perang Kedua memang mempunyai permasalahan. Di pihak Belanda terdapat Dr. H.J van Mook, Letnan Gubernur Jenderal yang merasakan pahitnya menjadi pengungsi akibat kalah perang dengan Jepang. Kemudian pemerintah Kerajaan Denhaag yang dalam beberapa hal berbeda pandangan dengan van Mook, serta ada Lord Louis Mountbatten, Panglima Sekutu.

Ketiganya mempunyai kepentingan yang berbeda dalam permasalahan kemerdekaan Indonesia. Mountbatten menginginkan permasalahan Indonesia-Belanda segera selesai apapun bentuk akhirnya, Pemerintah Kerajaan Belanda yang ingin mengembalikan Indonesia ke dalam Negara jajahannya apapun resikonya, serta van Mook yang lebih pragmatis dalam menghadapi kenyataan riil di lapangan.

Dari sisi Indonesia-pun ada Kabinet Syahrir, ada Soekarno dan Hatta sebagai Kepala Negara, ada KNIP sebagai parlemen, dan ada Kelompok Persatuan Perjuangan. Kelompok Persatuan Perjuangan ini tidak mau berkompromi. Mereka menuntut Indonesia merdeka 100%. Sementara Kabinet Sjahrir lebih pragmatis dengan menerima pengakuan kedaulatan hanya atas Jawa dan Sumatera.

Sjahrir berpendapat bahwa ini merupakan langkah awal menuju kemerdekaan penuh seluruh Indonesia. Perundingan Linggarjati telah terjadi dan hasilnyapun ada. Itulah fakta sejarahnya. Penilaian terhadap perundingan itu terserah kepada persepsi masing-masing orang.

Terlepas dari kekurangan yang ada, Perundingan Linggarjati adalah sebuah prestasi pada masanya dan masa-masa selanjutnya. Prestasi yang menunjukan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan cara elegan.

Prestasi ini seharusnya mendapat penghargaan yang layak dari Bangsa Indonesia yang dulu mereka pernah wakili dan perjuangkan. Sayang sekali nama-nama mereka kurang dikenal karena penghargaan kepada mereka masih terbatas.

Hanya Sjahrir yang namanya sudah dipergunakan sebagai nama jalan di beberapa kota. Nama-nama delegasi yang lain belum ada yang digunakan sebagai nama jalan di kota besar. Tidak ada nama jalan A.K Gani atau Leimina di Jakarta. Padahal, Leimina adalah anggota delegasi Indonesia yang pernah tujuh kali menjabat sebagai pejabat presiden, dan setelah meninggal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Hingga saat ini Beliau bahkan belum diangkat sebagai pahlawan nasional.

Di zaman sekarang yang lebih mengedepankan dialog untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa dan permasalahan internasional, nama mereka patut kita kenang. Perjanjian Linggarjati yang mereka hasilkan adalah langkah awal menuju pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh dunia internasional.

Hal ini patut mendapat penghargaan. Keberanian mereka untuk berunding adalah sangat luar biasa. Menjadi anggota delegasi berarti mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan kedaulatan bangsanya.

 

 

erjanjian Roem-Roijen (juga disebut Perjanjian Roem-Van Roijen) adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama.

[sunting] Kesepakatan

Hasil pertemuan ini adalah:

  • Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya
  • Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri Konferensi Meja Bundar
  • Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta
  • Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang

Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan:

  • Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 1948
  • Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak
  • Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada Indonesia

[sunting] Pasca perjanjian

Pada 6 Juli, Sukarno dan Hatta kembali dari pengasingan ke Yogyakarta, ibukota sementara Republik Indonesia. Pada 13 Juli, kabinet Hatta mengesahkan perjanjian Roem-van Roijen dan Sjafruddin Prawiranegara yang menjabat presiden Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dari tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno dan secara resmi mengakhiri keberadaan PDRI pada tanggal 13 Juli 1949.

Pada 3 Agustus, gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia dimulai di Jawa (11 Agustus) dan Sumatera (15 Agustus). Konferensi Meja Bundar mencapai persetujuan tentang semua masalah dalam agenda pertemuan, kecuali masalah Papua Belanda.

 

 

Perjanjian Roem – Royen, 7 Mei 1949

Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Maret 1949 memerintahkan UNCI untuk pelaksanaan membantu perundingan antara Republik Indonesia dan Belanda. Dalam pelaksanaan tugas tersebut akhirnya berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan, delagasi Indonesia diketuai Mr Moh Roem sedangkan Belanda oleh Br Van Royen.

Pada tanggal 17 April 1949 dimulailah perundingan pendahuluan di Jakarta yang diketuai oleh Merle Cochran, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Dalam perundingan selanjutnya Indonesia diperkuat Drs Moh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX.

Setelah melalui perundingan yang berlarut-larut akhirnya pada tanggal 7 Mei 1949 tercapat persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen Statements.

Isi persetujuan adalah sebagai berikut:

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan Pemerintah RI untuk:
1. Mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
2. Bekerjasama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan.
3. Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang sunguh dan lengkap kepada negara Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat.

Pernyataan Belanda pada pokoknya berisi:
1. Menyetujui kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta.
2. Membebaskan semua tahanan politik dan menjamin penghentian gerakan militer.
3. Tidak akan mendirikan negara-negara yang ada di daerah Republik dan dikuasainya dan tidak akan meluaskan daerah dengan merugikan Republik.
4. Menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat.
5. Berusaha dengan sungguh-sungguh supaya KMB segera diadakan setelah pemerintah Republik kembali ke Yogyakarta.

Hasil perundingan Roem-Royen ini mendapat reaksi keras dari berbagai pihak di Indonesia, terutama dari pihak TNI dan PDRI, ialah sebagai berikut:
Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia Jenderal Sudirman pada tanggal 1 Mei 1949 mengeluarkan amanat yang ditujukan kepada komandan-komandan kesatuan memperingatkan agar mereka tidak turut memikirkan perundingan, karena akibatnya hanya akan merugikan pertahanan dan perjuangan.

Amanat Panglima Besar Sudirman itu kemudian disusul dengan maklumat-maklumat Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang meyerukan agar tetap waspada, walaupun ada perundingan-perundingan yang menghasilkan persetujuan.

Perkiraan TNI terhadap kemungkinan serangan dari pihak Belanda tidak meleset. Pasukan-pasukan Belanda yang ditarik dari Yogyakarta dipindahkan ke Surakarta. Dengan bertambahnya kekuatan Belanda di Surakarta dan akibatnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi yang memimpin TNI di Surakarta memerintahkan penyerangan-penyerangan terhadap obyek-obyek vital di Solo. Di tempat lain pun perlawalan gerilya tetap berjalan, tanpa terpengaruh oleh perundingan apa pun hasilnya.

Penghentian tembak-menembak
Bersamaan dengan berlangsunya Konferensi Inter-Indonesia pada tanggal 1 Agustus 1949 di Jakarta diadakan perundingan resmi antara Wakil-wakil RI BFO dan Belanda di bawah pengawasan UNCI yang menghasilkan Persetujuan Penghentian Permusuhan. Presiden selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI melalui Radio Republik Indonesia di Yogya pada tanggal 3 Agustus 1949 mengumumkan perintah menghentikan tembak-menembak, hal serupa dilakukan pula oleh Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Pada hari yang sama, AHJ Lovink, Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang Belanda di Indonesia memerintahkan kepada serdadu-serdadunya untuk meletakkan senjata, yang berarti kedua belah pihak menghentikan permusuhan secara resmi yang pelaksanaannya diawasi oleh KTN dari PBB.

Juga dibicarakan bahwa nanti TNI akan menjadi inti dari pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) yang anggota-anggotanya terdiri bekas KNIL, dan anggota KL (Koninklyeke Leger) akan kembali ke negerinya (Nederland).

Di samping rasa syukur bahwa perjuangan bersenjata telah berakhir, di kalangan masyarakat terdapat pula rasa tidak puas. Memang terbukti bahwa Belanda telah meninggalkan bom-bom waktu yang akan mengganggu ketenteraman bangsa Indonesia di dalam usahanya untuk mengisi kemerdekaan.

Ya, bom-bom waktu itu berupa pemberontakan-pemberotakan serdadu-serdadu KNIL antaranya; di Bandung APRA-nya Westerling, Pemberontakan Andi Azin di Makassar dan Pemberontakan RMS (Rakyat Maluku Selatan) tapi syukurlah semuanya dapat dilumpuhkan oleh TNI/APRIS.

ditulis oleh Dahlan Zailani di Harian Umum Pelita

 

 

Perundingan Roem – Royen

            Perundingan ini dimulai pada tanggal 14 April 1949, namun perundingan ini mengalami banyak kemcetan, sehingga baru mencapai kesepakatan pada tanggal 7 Mei 1949. Perundinga ini berlangsung di Hotel Des Indes, Jakarta.

 

Latar belkang diadakannya perundingan ini adalah :

 

Ø  Serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan penahanan kembali para pemimpin Republik Indonesia yang mendapatkan kecamanan dari dunia Internasional.

Ø  Semenatara itu selama Agresi Militer II Belanda melancarkan propaganda bahwa TNI sudah hancur. Propaganda itu dapat dibuyarkan oleh serangan scara terorganisasi ke Ibukota Yogykarta.

 

Serangan itu berhasil membuktikan bahwa TNI masih ada. Serangan itulah yang dikenal sebagai Serangan Umum 1 Maret 1949. Salah satu dampak dari Serangan Umum 1 Maret adalah mengubah sikap Amerika Serikat untuk berbalik menekan Belanda. Pihak Amerika Serikat terus mendesak Belanda untuk segra melakukan perundingan dengan Indonesia. Akhirnya, terjadilah perundingan Roem – Royen.

 

Perundingan ini dihadiri oleh pihak Indonesia dan Belanda. Wakil dari pihak Indonesia yaitu Mr. Moh Roem selaku ketua Delegasi Indonesia dan wakil dari pihak Belanda yaitu Dr. Van Royen, selaku ketua Delegasi Belanda.

 

Isi perundingan ini adalah :

 

@ Pernyataan dari Indonesia

 

û Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya.

û Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan.

û Turut serta daalm KMB di Den Haag, Belanda, untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap dan tanpa syarat.

 

@ Pernyataan Belanda

 

û Menyetujui pemulihan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta

û Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.

û Menyetujui Republik Indonesia sebagai negara bagian dalam Negara Indonesia Serikat.

û Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan KMB di Den Haag.

 

Hasil dari perundingan Roem – Royen ini adalah :

 

Р Tanggal 29 Juni 1949, pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Sebaliknya anggota TNI mulai memasuki kembali Yogyakarta.

Р Pada tanggal 6 Juli 1949, presiden Soekarno dan Moh. Hatta beserta beberapa pejabat lain kembali ke ibukota RI di Yogyakarta.

 

 

Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.[1]

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Latar belakang

Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

United Nations Security Council Resolution 63

 

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:

Indonesia diterima menjadi anggota PBB

[sunting] Hasil konferensi

Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

  • Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.[2][3][4][5]
  • Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara
  • Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat
  1. Keradjaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia jang sepenuhnja kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersjarat lagi dan tidak dapat ditjabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada Konstitusinja; rantjangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland.
  3. Kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949

Rantjangan Piagam Penjerahan Kedaulatan.[6]

[sunting] Pembentukan RIS

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

[sunting] Rujukan

  1. ^ Critchley to Department of External Affairs Australian Department of Foreign Affairs and Trade
  2. ^ The Indonesian Question in the United Nations Embassy of Indonesia, Oslo
  3. ^ Papuan self-determination – Historical roots V WebDiary.com.au
  4. ^ Chronology of Papua papuaweb.org
  5. ^ Ricklefs, M.C. (17 Januari 1993). A History of Modern Indonesia Since c.1300, 2nd Edition. London: MacMillan. hlm. pp.224-225. ISBN 0-333-57689-6.
  6. ^ Hasil-Hasil Konperensi Medja Bundar (1949?) hal. 15.
9999999999x30px Artikel bertopik sejarah Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

 

 

 

Konferensi Meja Bundar

Pada tanggal 23 Agustu 1949 Konferensi Meja Bundar dilaksanakan. Delegasi Indonesia diketuai oleh Drs Moh Hatta, Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dan delegasi Belanda diketuai oleh Mr Van Maarseveen dan UNCI diwakili oleh Chricthley (Australia).
Dalam perundingan tersebut, dicapai kesepakatan antara lain :
a. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat.
b. Dibentuk Uni Indonesia Belanda
c. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru terhadap perusahaan Belanda di Indonesia.
d. Republik Indonesia Serikat membayar utang-utang pemerintah Hindia Belanda.
e. Irian Barat ditunda penyelesaiannya dalam jangka waktu 1 tahun kemudian.
Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, kedudukan Indonesia telah diakui sebagai Negara yang berdaulat penuh walaupun Irian Barat masih belum termasuk di dalamnya.
Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/1999556-konferensi-meja-bundar/#ixzz1lz4maoyG

 

 

 

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan sebuah perundingan tindak lanjut dari semuaperundingan yang telah ada. KMB dilaksanakan pada 23 Agustus 1949 sampai 2November 1949 di Den Haag, Belanda. Perundingan ini dilakukan untuk meredam segalabentuk kekerasan yang dilakukan oleh Belanda yang berujung kegagalan pada pihakBelanda. KMB adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk memperolehpengakuan kedaulatan dari Belanda, menyelesaikan sengketa antara Indonesia-Belanda,dan berusaha menjadi negara yang merdeka dari para penjajah.

Suasana KMB

Konferensi Meja Bundar diikuti oleh perwakilan dari Indonesia, Belanda, danperwakilan badan yang mengurusi sengketa antara Indonesia-Belanda. Berikut ini paradelegasi yang hadir dalam KMB:
a. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
b. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
c. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
d. UNCI diwakili oleh Chritchley.

Setelah melakukan perundingan cukup lama, maka diperoleh hasil dari konferensi
tersebut. Berikut merupakan hasil KMB:
a. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
b. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
c. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
d. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
e. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
f. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang TentaraKerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa paraanggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Konferensi Meja Bundar memberikan dampak yang cukup menggembirakan bagibangsa Indonesia. Karena sebagian besar hasil dari KMB berpihak pada bangsa Indonesia,sehingga dampak positif pun diperoleh Indonesia. Berikut merupakan dampak dari Konferensi Meja Bundar bagi Indonesia:
a. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
b. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
c. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
d. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Selain dampak positif, Indonesia juga memperoleh dampak negatif, yaitu belum diakuinya Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan bahwa Irian Barat merupakan bagian dari NKRI.

 

PERJUANGAN DIPLOMASI

Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Belanda dalam Forum Internasional dan Pengaruhnya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain menggunakan perjuangan bersenjata, para pemimpin bangsa melakukan perjuangan diplomasi. Untuk lebih jelasnya, kalian pelajari beberapa contoh perjuangan diplomasi bangsa Indonesia dalam berbagai forum internasional di bawah ini.

1. Diplomasi Beras Tahun 1946

Antara India dengan Indonesia terdapat persamaan nasib dan sejarah. Keduanya sama-sama pernah dijajah dan menentang penjajahan. Oleh karenanya, ketika rakyat India mengalami kekurangan bahan makanan, pemerintah Indonesia menawarkan bantuan padi sejumlah 500.000 ton. Perjanjian bantuan Indonesia kepada India ditandatangani tanggal 18 Mei 1946. Perjanjian ini sebenarnya merupakan barter kedua negara, sebab India ternyata juga memberikan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari diplomasi beras adalah Indonesia semakin mendapat simpati dunia internasional dalam perjuangannya mengusir Belanda.

2. Perundingan Linggarjati

Perundingan Linggarjati dilakukan pada tangga 10 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir sedangkan Belanda diwakili oleh Prof. Scermerhorn. Perundingan tersebut dipimpin oleh Lord Killearn, seorang diplomat Inggris. Berikut ini beberapa keputusan Perundingan Linggarjati.

  1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra.
  2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dengan nama Republik Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
  3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Dalam perkembangan selanjutnya, Belanda melanggar ketentuan perundingan tersebut dengan melakukan agresi militer I tanggal 21 Juli 1947.

3. Agresi Militer Belanda I (Tanggal 21 Juli 1947)

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan aksi polisionil yang dikenal dengan agresi militer I. Tujuannya adalah untuk menguasai sarana-sarana vital di Jawa dan Madura. Jadi tujuan serangan ini bersifat ekonomis. Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menduduki Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menduduki Madura. Berbagai reaksi bermunculan akibat agresi militer I. Belanda tidak menyangka apabila Amerika Serikat dan Inggris memberikan reaksi yang negatif. Australia dan India mengajukan masalah Indonesia ini ke Dewan Keamanan PBB.

Pada tanggal 4 Agustus 1947, PBB mengeluarkan perintah penghentian tembak menembak. Untuk mengawasi gencatan senjata, PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Anggota KTN ada tiga negara yaitu:

  1. Belgia (dipilih oleh Belanda) dipimpin oleh Paul van Zeeland;
  2. Australia (dipilih oleh Indonesia) dipimpin oleh Richard Kirby;
  3. Amerika Serikat (dipilih oleh Indonesia dan Belanda) dipimpin Dr. Frank Graham.

Tugas utama KTN adalah mengawasi secara langsung penghentian tembak-menembak sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian masalah Indonesia menjadi masalah internasional. Secara diplomatis jelas sangat menguntungkan Indonesia. KTN berhasil mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Perjanjian Renville. Selain itu juga mengembalikan para pemimpin Republik Indonesia yang ditawan Belanda di Bangka.

4. Perundingan Renville

Perundingan Renville dilaksanakan di atas Geladak Kapal Renville milik Amerika Serikat tanggal 17 Januari 1948. Dalam perundingan tersebut, pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Sedangkan Belanda diwakili oleh Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Hasil perundingan tersebut adalah:

  1. wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi (garis van Mook),
  2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia sampai Republik Indonesia Serikat terbentuk,
  3. kedudukan RIS dan Belanda sejajar dalam Uni Indonesia-Belanda,
  4. RI merupakan bagian dari RIS
  5. pasukan RI yang berada di daerah kantong harus ditarik ke daerah RI.

Nasib dan kelanjutan Perundingan Renville relatif sama dengan Perundingan Linggarjati. Belanda kembali melanggar perjanjian dengan melakukan agresi militer II tanggal 19 Desember 1948.

5. Agresi Militer Belanda II, (Tanggal 19 Desember 1948)

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan aksi polisionil ke II. Belanda menduduki kota Yogyakarta, yang diawali dengan penerjunan pasukan payung di Lapangan Udara Maguwo, serta mengepung dan menghancurkan konsentrasikonsentrasi TNI. Dalam agresi kedua, Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin politik serta militer.

Meskipun para pemimpin politik ditangkap, pemerintahan Republik Indonesia tidak berhenti. Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberikan mandat melalui radiogram kepada Menteri Kemakmuran Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatra Barat. Melalui PDRI, pemerintahan tetap terus berjalan. PDRI mampu memberi instruksi kepada delegasi Indonesia di forum PBB untuk menerima penghentian tembak-menembak dan bersedia berunding dengan Belanda. Hal ini dilakukan dalam rangka menarik simpati dunia internasional. Selain itu untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI masih terus berjalan meskipun para pemimpin politik ditawan oleh Belanda.

6. Konferensi Asia di New Delhi

Konferensi Asia di New Delhi di selenggarakan pada tanggal 20 – 25 Januari 1949. Dalam konferensi tersebut hadir 19 negara termasuk utusan dari Mesir, Italia, dan New Zealand. Wakil-wakil dari Indonesia antara lain Mr. Utoyo Ramelan, Sumitro Djoyohadikusumo, H. Rosyidi, dan lain-lain. Hasil konferensi meliputi:

  1. pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta
  2. pembentukan pemerintahan ad interim sebelum tanggal 15 Maret 1949
  3. penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia
  4. penyerahan kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Menanggapi rekomendasi Konferensi New Delhi, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 28 Januari 1949 yang isinya:

  1. penghentian operasi militer dan gerilya
  2. pembebasan tahanan politik Indonesia oleh Belanda
  3. pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, dan akan diadakan perundingan secepatnya.

Dampak Konferensi Asia di New Delhi sangat jelas. Indonesia semakin mendapat dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda.

7. Perundingan Roem – Royen

Terjadinya Agresi Militer Belanda menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Amerika Serikat dan Inggris, bahkan PBB. Hal ini tidak lepas dari kemampuan pada diplomat Indonesia dalam memperjuangkan dan menjelaskan realita di PBB. Salah satunya adalah L.N. Palar. Sebagai reaksi dari Agresi Militer Belanda, PBB memperluas kewenangan KTN. Komisi Tiga Negara diubah menjadi UNCI. UNCI kependekan dari United Nations Commission for Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI di antaranya mengadakan Perjanjian Roem-Royen antara Indonesia Belanda. Perjanjian Roem-Royen diadakan tanggal 14 April 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Sebagai wakil dari PBB adalah Merle Cochran (Amerika Serikat), delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Moh. Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh van Royen. Dalam perundingan Roem-Royen, masing-masing pihak mengajukan statement.

Delegasi Indonesia menyatakan kesediaan pemerintah Republik Indonesia untuk:

  1. menghentikan perang gerilya
  2. bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan
  3. ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat dengan tanpa syarat.

Pernyataan dari delegasi Belanda, yaitu:

  1. menyetujui kembalinya pemerintah RI ke Yogyakarta
  2. menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan semua tahanan politik
  3. tidak akan mendirikan atau mengakui negara-negara yang ada di daerah yang dikuasai oleh RI sebelum 19 Desember 1948
  4. menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari RIS
  5. berusaha agar KMB segera diadakan sesudah RI kembali ke Yogyakarta.

Dari dua usulan tersebut akhirnya diperoleh kesepakatan yang ditandatangani tanggal 7 Mei 1949. Kesepakatan antara lain:

  1. Pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan tembak-menembak dan bekerja sama untuk menciptakan keamanan
  2. Pemerintah Belanda akan segera mengembalikan pemerintah Indonesia ke Yogyakarta
  3. kedua belah pihak sepakat untuk menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda.

8. Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan tindak lanjut dari Perundingan Roem-Royen. Sebelum KMB dilaksanakan, RI mengadakan pertemuan dengan BFO (Badan Permusyawaratan Federal). Pertemuan ini dikenal dengan dengan Konferensi Inter-Indonesia (KII) Tujuannya untuk menyamakan langkah dan sikap sesama bangsa Indonesia dalam menghadapi KMB.

Konferensi Inter-Indonesia diadakan pada tanggal 19 – 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949 di Jakarta. Pembicaraan difokuskan pada pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Keputusan yang cukup penting adalah akan dilakukan pengakuan kedaulatan tanpa ikatan politik dan ekonomi. Pada bidang pertahanan diputuskan:

  1. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) adalah Angkatan Perang Nasional
  2. TNI menjadi inti APRIS
  3.  negara bagian tidak memiliki angkatan perang sendiri.

KMB merupakan langkah nyata dalam diplomasi untuk mencari penyelesaian sengketa Indonesia – Belanda. Kegiatan KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Dalam KMB tersebut dihadiri delegasi Indonesia, BFO, Belanda, dan perwakilan UNCI. Berikut ini para delegasi yang hadir dalam KMB.

  1. Indonesia terdiri dari Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Roem, Prof.Dr. Mr. Soepomo.
  2. BFO dipimpin Sultan Hamid II dari Pontianak.
  3. Belanda diwakili Mr. van Maarseveen.
  4. UNCI diwakili oleh Chritchley.

Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, akhirnya KMB menghasilkan beberapa keputusan berikut.

  1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
  2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
  3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS.
  4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda.
  5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan Beberapa korvet akan diserahkan kepada RIS.
  6. Tentara Kerajaan Belanda selekas mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan penandatanganan pengakuan kedaulatan secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Dress, Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J. A. Sassen, dan Drs. Moh. Hatta, bersama menandatangani naskah pengakuan kedaulatan. Sedangkan di Jakarta Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.J. Lovink menandatangani naskah pengakuan kedaulatan.

Berikut ini dampak dan pengaruh KMB bagi rakyat Indonesia.

  1. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
  2. Konflik dengan Belanda dapat diakhiri dan pembangunan segera dapat dimulai.
  3. Irian Barat belum bisa diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat.
  4. Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

 

 

 

PERJUANGAN BERSENJATA DAN DIPLOMASI DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan atau sering disebut dengan Perang Kemerdekaan ( 1945 – 1949 ), bangsa Indonesia memakai dua strategi dalam menghadapi usaha Belanda yang hendak menguasaiIndonesia, yaitu lewat perjuangan bersenjata dan diplomasi. Perjuangan bersenjata tokoh utamanya adalah Jendral Soedirman sedangkan perjuangan diplomasi tokohnya adalah Mr. Soetan Syahrir.

Kedua cara perjuangan ini dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI terbukti sangat efektif dan saling mengisi. Memang dalam perjalanannya kedua cara perjuangan tersebut kadang-kadang berhadapan dalam perbedaan yang tajam bahkan ekstrim. Sebagai contoh adalah saat terjadinya Agresi Militer Belanda II tanggal 19 desember 1945 di kota Yogyakarta terjadilah perbedaan pendapat yang cukup tajam antara Jendral Soedirman dan Presiden Soekarno. Jendral Soedirman menginginkan Presiden Soekarno mengungsi / turut bergerilya bersama TNI melawan Belanda tetapi Presiden Soekarno dan jajaran pemerintahannya tidak mau dan memilih untuk menyerah terhadap Belanda yang menduduki kota Yogyakarta. Presiden berpendapat, jika dirinya ikut bergerilya bersama TNI maka ia akan dianggap sebagai “Kombatan” sehingga Belanda boleh saja membunuhnya di medan perang walau dia adalah Presiden. Sedangkan jika menyerah kepada Belanda maka Presiden akan dilindungi oleh UU Perang artinya Belanda tidak dapat membunuh Presiden dan jajaran pemerintahan RI secara sewenang-wenang karena mereka kedudukannya adalah sebagai tahanan politik. Sementara kelompok militer menganggap tindakan Presiden tersebut sebagai tindakan yang menunjukkan kelemahan pimpinan RI. Contoh lain adalah terjadinya perbedaan yang tajam paska Perundingan Renville tahun 1948. Salah satu poin hasil perundingan Diplomasi Renville adalah perintah kepada TNI untuk mundur ke daerah-daerah yang dikuasai oleh RI. Sementara daerah dimana TNI masih berada akan diserahkan kepada Belanda. Timbul masalah karena pasukan TNI yang berada di tempat tersebut ternyata kedudukannya kuat bahkan Belanda sangat kewalahan menghadapinya. Contoh dari hal ini terjadi di Jawa Barat. Pasukan TNI yang masih berada di Jawa barat termasuk Divisi yang disegani belanda, yaitu Siliwangi diperintahkan untuk mundur ke Jawa Tengah / Yogyakarta yang masih merupakan daerah RI. Pasukan TNI dengan berat hati memenuhi perintah dari Pemerintah walaupun dengan berat hati. Divisi Siliwangi bahkan melakukan Long March yang legendaris ke Jawa Tengah sebagai wujud taat kepada perintah Pemerintah. Tetapi ada unsur TNI yang tidak patuh terhadap perintah tersebut dan menganggap perintah tersebut tidak harus ditaati karena menunjukkan kelemahan dalam perjuangan melawan Belanda. Unsur TNI dari kelompok laskar ini bahkan kemudian melakukan pemberontakan bersenjata dan tidak mengakui Pemerintah RI yang sah serta mendirikan negara tersendiri. Kasus Pemberontakan DI/TII yang berusaha untuk mendirikan negara tersendiri ,yaitu Negara islam Indonesia dengan pimpinannya S.M. Kartosoewirjo adalah contoh dari hal tersebut. Walaupun pemberontakan tersebut nantinya berhasil diatasi tetapi ini menunjukkan adanya perbedaan dalam menyikapi masalah antara kelompok perjuangan bersenjata dan diplomasi.

Walaupun dalam kenyataan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat yang tajam, perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi saling bahu membahu dalam usahanya untuk menegakkan kedaulatan negara RI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945. Dengan kata lain tidak dapat dikatakan bahwa hanya salah satu cara perjuangan tersebut yang paling berjasa, semuanya sangat berjasa. Hasil perjuangan bersenjata dan diplomasi adalah diakuinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat sejajar dengan negara-negara lainnya. Dibawah ini adalah uraian singkat mengenai perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi dalam rangka menegakkan kemerdekaan Indonesia.
1. Perjuangan Bersenjata
Diawali dengan usaha merebut senjata lalu meningkat kepada pengambilalihan kekuasaan sipil dan militer Jepang paska kekalahannya terhadap Sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Contoh dari peristiwa tersebut adalah :
a. Di Banyumas, Jawa Tengah bulan September 1945 para pejuang Indonesia yang dipimpin
oleh Kolonel Soedirman melucuti senjata tentara Jepang tanpa pertumpahan darah.
b. Di Surabaya, Jawa Timur tanggal 2 September 1945 para pejuang Indonesia berhasil
menguasai Markas Besar tentara Jepang dan melucuti senjata mereka.
c. Di Yogyakarta tanggal 7 Oktober 1945 Jepang menyerah kepada
rakyat dalam Pertempuran di Kotabaru sehingga senjata mereka
dapat dilucuti.

Ketegangan RI – Jepang semakin meningkat ketika pada tanggal 10 September 1945 Panglima Tentara Jepang di Indonesia memberi pengumuman bahwa Indonesia akan diserahkan kepada Sekutu bukan kepada Pemerintah RI.

Bulan september 1945 Tentara Sekutu sebagai pihak pemenang Perang Dunia II mulai berdatangan ke Indonesia dengan misi utama menerima kekuasaan dari Tentara Jepang, melucuti Tentara Jepang dan mengembalikan mereka ke negaranya, membebaskan para tawanan perang dan interniran Sekutu, menghimpun keterangan dan menuntut penjahat perang Jepang, dan menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah sipil. Urutan kedatangan mereka adalah sebagai berikut :
a. Tanggal 8 September 1945, tujuh perwira Sekutu dibawah pimpinan Mayor A.G. Greenhalgh
mendarat di Jakarta dengan tujuan mempelajari dan melaporkan keadaan Indonesia
menjelang kedatangan Sekutu ke Indonesia. Mereka dikirim oleh SEAC ( South East Asian
Command ) yang bermarkas di Singapura.
b. Tanggal 16 September 1945, Laksamana madya W.R. Patterson dan wakil Panglima SEAC
Lord Louis Mounbatten mendarat di Jakarta. Ikut serta dalam rombongan ini Van Der Plas,
wakil kepala NICA.
c. Tanggal 24 Agustus 1945 terjadi “Civil Affairs Agreement” antara Belanda – Inggris yang
menyatakan bahwa Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama Belanda yang
kemudian akan diserahkan kepada Belanda.
d. Tanggal 29 September 1945, Pasukan Sekutu mendarat di Indonesia dengan nama AFNEI yang
dipimpin oleh Jendral Sir Philip Christison

Kedatangan Sekutu pada awalnya disambut dengan baik oleh Pemerintah dan rakyat RI tetapi setelah diketahui bahwa mereka diboncengi oleh Belanda maka keadaan berubah menjadi sikap bermusuhan. Melihat kenyataan bahwa tugasnya di Indonesia tidak akan mungkin tanpa bantuan Pemerintah RI berhasil maka pimpinan Sekutu Jendral Sir Philip Christison kemudian mengakui RI secara de Facto

Jadi dalam mempertahankan kemerdekaan, RI kemudian berhadapan dengan Jepang, Sekutu, dan Belanda. Insiden pertempuran yang terjadi antara RI dengan ketiga pihak tersebut adalah :
1. Insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya tanggal 19 September 1945 antara Indonesia dengan Belanda yang dipicu oleh penaikan bendera Belanda di Hotel tersebut oleh sekelompok orang Belanda

2. Pertempuran Lima Hari di semarang tanggal 15-20 Oktober antara Indonesia melawan Jepang yang dipicu oleh kesalah pahaman antara Indonesia – Jepang

3. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945 antara Indonesia melawan Sekutu yang dipicu oleh kematian pimpinan Sekutu Brigjen Mallaby yang berlanjut dengan ultimatum Sekutu kepada para Pemuda Indonesia untuk menyerah tanpa syarat. Ultimatun tidak diindahkan sehingga pecah pertempuran dahsyat yang sekarang diperingati sebagai “Hari Pahlawan” tiap tanggal 10 November

4. Pertempuran Ambarawa tanggal 21 November 1945 antara Indonesia melawan Sekutu yang dipicu oleh pembebasan secara sepihak yang dilakukan NICA Belanda terhadap interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa.

5. Pertempuran Medan Area tanggal 10 Desember 1945 antara Indonesia melawan Sekutu yang
dipicu oleh pendaratan NICA Belanda dan Sekutu di Medan, Sumatera Utara.

6. Pertempuran Bandung Lautan Api tanggal 23 Maret 1946 yang dipicu oleh tuntutan Sekutu supaya rakyat Bandung menyerahkan senjata yang mereka peroleh dari Jepang.

7. Pertempuran Puputan Margarana, Bali tanggal 29 November 1946 antara pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah rai melawan Belanda dengan pemicu adalah penolakan I Gusti Ngurah Rai untuk mendirikan negara Indonesia Timur

8. Pertempuran teluk Cirebon, Jawa Barat tanggal 5 Januari 1947 antara Indonesia melawan
Belanda
9. Pertempuran 5 hari 5 malam di palembang, Sumatera selatan tanggal 1 Januari 1947 antara
Indonesia melawan belanda
10. Pertempuran Karawang – Bekasi tanggal 19 Desember 1947 antara Indonesia melawan
Belanda
11. Pertempuran Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta antara Indonesia melawan belanda. Serangan Umum 1 Maret 1949 mempunyai tujuan yang sangat strategis, yaitu :
a. Ke dalam
1. Mendukung perjuangan diplomasi
2. menumbuhkan semangat perjuangan rakyat

b. ke luar
1. menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI mempunyai kekuatan untuk
mengadakan penyerangan
2. mematahkan moral pasukan Belanda.

Berkat Serangan umum 1 Maret 1949 Belanda didesak oleh PBB / dunia internasional untuk
mengakhiri pendudukannya di Indonesia (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah Sehat yang akan Menjadi Sekolah Model

      si sekolah kita tercinta, SMA 7 ini beberapa tahun terakhir ini di kategorikan sebagai salah satu sekolah sehat yang berada di Jogja. diawali dengan tumbuhnya wastafel-wastafel di beberapa tempat secara misterius, dipajangnya foto foto manusia terkutuk di setiap koridor (dia terkutuk karena kebanyakan ngerokok), adanya keberadaan tempat sampah yg bertuliskan ‘organik’ dan ‘non organik’di setiap kelas. di tatonya tembok tembok sekolah dengan tulisan ‘UKS’ (biar sangar kali yak). si kantin kita yang di make up sampai jadi cantik sampai adanya si CS (Cleaning Servis) yg menghapuskan tugas siswa sebagai piketers. #eh emang ada gitu piketers ._.,, tapi kok, tapi kok, tapi kooookk… sekarang si sekolah sehat ini udah keliatan ga sehat lagi yak?? bayangin aja deh,, coba bayangkan!! #lebay… ni yah kebaradaan si tempat sampah organik dan anorganik sudah di pandang sebelah mata… tempat sampah yg bertuliskan organik dan anrganik itu udah ga berguna. sampah yang seharusnya organik dimasukin ke yg anorganik dan sebaliknya.  terus kamar mandinya yang megeluarkan bau tak sedap yg menjijikan =..= dan kamar mandi pria yg kadang kadang kecium bau rokok. terus si wastafel yg ga ada sabunnya…

  Eits, eits tunggu dulu walaupun gelar “sekolah sehat” udah ga disanding oleh sekolahku, tapi sekarang sekolahku masuk nominasi “sekolah model”  loohh *ceritanya congkak*(eh, iya ga sih? ._.). Bangga?? pastinya iyalah. daaan *jeng jeng* perubahan di sekolahku udah mulai kliatan,, dari yg sbelumnya kita sebagai siswa ampe megap-megap minta sabun di wastafel, entah skarang si sabun itu dateng sendiri ke wastafelnya, trus sekarang ngajak temenny si serbet lagi.. Dan automaticlly di setiap wastafel udah tersedia sabun +serbetnya.. terus dikasi tempat kaya map gitu #serah deh namanya apa# di setiap kelas, yang di dalemnya isinya daftar absent sama buku kemajuan kelas yg musti kudu wajib harus diisi tiap harinya.  tapi ga separah waktu dulu jadi sekolah sehat sih,, bedanya kalo dulu  tembok tembok disekolah di tato dengan tulisan ‘UKS’ sekarang tembok tembok sekolah ga di tato dengan gambar gambar model #eh. Sebetulnya sih seneng ya sama perubahan yg terjadi di sekolahku, tapi kok perubahannya berembel-embelkan untuk mendapat gelar “sekolah model”?? apa itu sekarang keadaan sekolah lebih baik?? bukan karna sekolah memperhatikan aspirasi kita?? yah,, kalo alasannya itu mah aku kecewa berat.. tapi serah deh,, suka suka sekolah. kita sebagai siswa hanya bisa menjalankan peraturan sekolah sebagai mana mestinya..

tx for reading,, c u in the next posting.. :)

ceritaku tentang seleksi MPK

   sekarang bulan september dan ngingetin aku tentang seleksi MPK. yak, tepatnya taun lalu, pertengahan bulan september gitu sehabis libur lebaran gitu ada seleksi MPK gitu. jadinya, ak udah ngisi formulir pendaftaran MPK, yang udah dikasi beberapa minggu sebelum seleksi, semuanya yg ada di  form udah aku isi tu, mulai dari nama, alamat, motivasi, tapi ada satu bagian yg ga aku isi yaitu jabatan. pas itu ak bingung mau milih jadi apa, orang akunya aja ga tau jabatan-jabatan apa aja yg ada di MPK ya udah lebih baik ga aku isi. yak, pas mau pulang gitu ada pengumuman yg ikut seleksi di suruh kumpul di salah satu ruang. terus habis pulang sekolah aku sama temenku  yg ikut MPK masuk ke kelas yg di sebutin mba mbanya tadi. waktu itu yg ikut MPK banyak, pkoknya satu kelasan gitu deh. terus aku liatin formnya temenku satu satu, ada yg nulis pengen jadi komisi 1, ada yg pengen jadi bendahara, ada yg pengen jadi komisi 4, macem macem deh.. terus aku ngliat salah satu formnya temenku disitu tertulis dia pengen jadi sekretaris 2,, dan entah kenapa itu form memiliki daya tarik yg luar biasanya kaya ada semacam pelet gitu dan akhirnya tanpa berpikir panjang aku ikut ikutan jadi sekretaris (mungkin karena si form itu ada kekuatan magicnya).  terus aku kumpulin tu formnya. karna aku milih jadi PH mbak mabaknya manggil aku agak terakhir terakhir gitu.  terus sambil nunggu namaku di panggil, aku ngliatin ekspresi temenku yg habis keluar dari kandang macan (baca: ruang seleksi), ada yg mukanya datar datar aja, ada yg mukanya madesu gitu, sampe ada yg berlinang air mata gitu… kaya abis nonton telenovela marimar gitu.. oke,, hipotesaku yg pertama tentang seleksi kali ini adalah,, mungkin nanti saat namaku dipanggil aku akan pingsan duluan atau saat aku bisa survive dalam melaksanankan tugas yg serius ini dan keluar dari kandang macan mungkin ada bagian dari tubuhku yg tertinggal disana. terus namaku *jeng jeng* sama temenku yg nulis pengen jadi sekretaris sebut saja dia temenku yg nulis pengen jadi sekretaris (TYNPJS) dan sama temenku yg satunya lagi yg pengen jadi ketua sebut saja dia temenku  yg satunya lagi yg pengen jadi ketua (TYSLYPJK) di panggil. aku menuju kelas itu dengan tampang so cool dan pura pura tenang,, mengingat tentang hipotesaku yg pertama tadi yg buat diriku pengen guling guling di depan kelas. terus kita menuju tempat yg di suruh mba mbanya. tempat yg katanya kita akan dibantai habis hbisan disana. tempat yg mbuat ekspresi temenku yg awalnya ceria ceria aja menjadi madesu. oke peperangan pun dimulai. pertama buka pintu,, terus ada seorang mas mas yg suruh aku berdiri di depannya dan aku di seleksi ama dia, sebut saja dia mas mas yg ikut tonti yg nyeleksi aku yg masang muka sok tatapan tajem tapi malah mukanya jadi keliatan aneh (MMYITYNAYMMSTTTMMJKA). oke pertama MMYITYNAYMMSTTTMMJKA ini nyuruh aku memperkenalkan diri. dengan tetap bertahan menggunakan muka sok tatapan tajemnya aku di tanyai berbagai macam hal, mulai dari motivasi ku ikut MPK, pingin jadi apa di MPK dan berbagai macam pertanyaan lainnya. tapi aku ngerasa  interviewku dengan MMYITYNAYMMSTTTMMJKA ini berputar-putar. kayak kamu dari jogja ke jakarta tapi kamu harus ke papua dulu trus transit di makasar habis itu transit lagi di pontianak dan habis itu dari surabaya ke jakarta naik bis. dan entah kenapa setiap kali MMYITYNAYMMSTTTMMJKA ngajuin pertanyaan kepadaku, aku selalu pingin ngakak. dikarenakan dia tetep teguh mempertahankan muka sok tatapan tajamnya,, masa ya aku bilang kaya gini “mas, mas bisa ga sih muka lo yg sok tatapan mata tajam itu di hentiin, ganggu gue tau ga??!!!” kan ga lucu banget ak ngomong kaya gitu, oke itu rencana konyolku yg pertama, atau gini, tiap kali MMYITYNAYMMSTTTMMJKA ngajuin pertanyaan ke aku, aku merem aja biar ga ke ngaggu ma tatapan MMYITYNAYMMSTTTMMJKA, itu rencana konyolku yg kedua, atau gini tiap kali MMYITYNAYMMSTTTMMJKA mengajukan pertanyaan ma aku, aku membelakangi dia jadi ak yg ngejawab pertanyaannya ngadep papan tulis, dan itu rencanku yg terakhir. oke aku ngerti semua rencana konyolku itu benar benar konyol dan pastinya ga akan ku lakuin di saat saat genting seperti ini. dan rencanaku yg paling normal adalah membiarkan MMYITYNAYMMSTTTMMJKA menatap ku dengan tatapan mata tajamnya yg aneh. oke,, setelah sekian lama bersusah payah aku berhasil untuk melihat MMYITYNAYMMSTTTMMJKA itu, akhirnya seleksi tahap 1 pun selesai,, dan TYSLYPJK yg diseleksi sama mas mas berbadan kekar (MMYBK) juga udah selesai. huh,, akhirnya aku berhasil survive di kandang macam itu. dan hipotesaku mengenai seleksi ini salh besar. dan kesimpulan dari seleksi ini adalah, aku bisa selamat dari seleksi ini tanpa ada bagian dari tubuhku yg tertinggal disana,, dan jika terjadi perubahan ekspresi wajah pada aku mungkin itu di sebabakan oleh penyeleksi penyeleksinya, bukan karna pertanyaannya. dan aku merasa di gendam saat aku memilih menjadi sekrestaris di MPK.

J-Fest yang ‘katanya’ Ditiadakan Tahun Ini

Tag

 

      J-Fest, Jafest atau yang lebih dikenal dengan japan festival ini merupakan salah satu event tahunan yang diadakan oleh komunitas anak-anak jepang di SMA N 7 Yogyakarta. J-Fest biasanya diadakan pada bulan september ini, berisi segalanya tentang Jepang. Mulai dari makanannya (terdapatnya stand stand makanan jepang, seperti takoyaki, ramen, dll), tariannya, lagunya sampai cosplay (costum player). Tapi banyak kabar yang berhembus bahwa tahun 2011 ini SMA N 7 Yogyakarta tidak mengadakan J-fest ini. Absennya J-Fest pada tahun ini banyak yang mengatakan akibat dari J-fest tahun lalu. Katanya eh katanya ada beberapa pihak terutama guru yang tidak menyetujui berlangsungnya acara J-Fest dikarenakan pelaksanaan J-Fest pada tahun 2010 sedikit terlalu “fulgar”.Banyak yang menyebatkan kostum kostum cosplayer yang terlalu terbukalah, ga sesuailah, bla bla bla. Ada juga yang menyebutkan band band jepangnya merupakan band horog-horog.

     Padahal banya pihak yang menyayangkan pada ketidak hadiran J-Fest  pada tahun ini. padahal J-Fest merupakan salah satu daya tarik yang dimiliki Sma 7 lho. Antusiasme masyarakat terhadap hadirnya J-fest juga banyak, ini terjadi pada tahun lalu. Ga cuman warga smaven yg nunggu acara ini, dari pihak luar pun banyak banget yang menuggu hadirnya acara ini. kalo dilihat dari alasan J-fest ga boleh berlangsung pada tahun ini sedikit ga logis ya,, bayangin aja deh, si cosplayer yg ‘katanya’ bajunya terlalu fulgar atau apapun itulah menurutku biasa aja sih. namanya aja cosplayer  ya mereka menirukan kostum sesuai dengan anime jepang. Yah, apa boleh buat.. itu merupakan keputusan sekolah. mau ga mua, suka ga suka tharus tetep kita jalanin.

oke segitu dulu ya,, buat kritik dan sarannya boleh kok.. ^^

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.